NUSAPERDANA.COM — Aktivitas perdagangan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, masih didominasi ekspor sementara arus impor belum berkembang. Kepala Bea Cukai Jagoi Babang Arman Tarmidzi menyebut keterbatasan impor terjadi karena fasilitas pemeriksaan dan pelayanan kepabeanan di sisi Malaysia belum sepenuhnya siap. Kondisi ini membuat potensi masuknya barang kebutuhan pokok dan konsumsi dari negeri jiran belum bisa terealisasi dalam waktu dekat.
Arman menjelaskan, kegiatan impor melalui perbatasan tersebut saat ini masih terbatas dan mengacu pada ketentuan Border Trade Agreement (BTA) bilateral Indonesia-Malaysia. Perjanjian itu mengatur sejumlah komoditas yang tidak dapat diimpor atau dibawa masuk ke Indonesia melalui jalur perbatasan.
"Untuk saat ini aktivitas perdagangan melalui Jagoi Babang masih didominasi ekspor. Kegiatan impor sifatnya terbatas sesuai ketentuan Border Trade Agreement bilateral Indonesia-Malaysia," kata Arman di Bengkayang, Kamis.
Fasilitas ICQS Serikin Belum Rampung Jadi Penghambat Utama
Faktor utama yang membuat arus impor belum berkembang adalah belum selesainya pembangunan fasilitas Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) di Serikin, Malaysia. Pemerintah Malaysia baru mencanangkan pembangunan kompleks tersebut pada Desember 2025, dengan target penyelesaian pada 2027 dan rencana operasi pada 2028.
"Hal ini mungkin terjadi karena di sisi Malaysia belum selesai dibangunnya ICQS Complex di Serikin," ujar Arman.
Selama fasilitas ICQS Serikin belum beroperasi, seluruh aktivitas perdagangan lintas batas di Jagoi Babang masih mengandalkan layanan yang ada saat ini. PLBN Jagoi Babang melayani pelintas batas dengan dokumen Pas Lintas Batas (PLB), sementara pembawaan barang oleh pelintas batas dilayani menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas.
Kartu tersebut memberi batas nilai pembawaan barang sebesar 600 ringgit Malaysia per orang per bulan. Ketentuan ini membatasi volume barang yang bisa dibawa masuk ke Indonesia melalui jalur tradisional tersebut.
Infrastruktur Dalam Negeri Juga Perlu Pembenahan
Dari sisi Indonesia, keterbatasan infrastruktur menjadi faktor lain yang perlu diperhatikan. Arman menyoroti kondisi jalan dan jembatan yang harus mampu menopang peningkatan distribusi barang apabila aktivitas perdagangan dua arah mulai berkembang.
"Di sisi Indonesia, infrastruktur berupa jalan yang lebar dan jembatan yang kuat untuk menopang kegiatan distribusi juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan," katanya.
Perdagangan melalui perbatasan masih mengacu pada konsep perdagangan tradisional sebagaimana diatur dalam perjanjian bilateral Indonesia-Malaysia. Ketentuan tersebut turut mengatur pembatasan terhadap sejumlah komoditas yang tidak dapat diimpor atau dibawa masuk ke Indonesia.
Potensi Barang Konsumsi Masuk Bergantung Kebutuhan Pasar
Jika fasilitas perbatasan telah lengkap dan ketentuan perdagangan memungkinkan, sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat berpotensi masuk melalui Jagoi Babang. Barang kebutuhan pokok dan barang konsumsi menjadi kategori yang paling mungkin mengalir masuk.
Namun, potensi tersebut tetap bergantung pada ketentuan BTA Indonesia-Malaysia serta kebutuhan pasar dan pelaku usaha di Kabupaten Bengkayang dan wilayah sekitarnya. Arman menegaskan, kendala pengembangan arus impor tidak hanya berasal dari satu sisi.
"Potensi riilnya akan sangat bergantung pada kebutuhan pasar dan pelaku usaha di wilayah Bengkayang dan sekitarnya," kata Arman.
Kesiapan fasilitas di kedua negara menjadi penting untuk menciptakan sistem perdagangan lintas batas yang lebih tertib. Sistem tersebut diharapkan mampu mengakomodasi peningkatan arus barang secara resmi ketika ICQS Serikin mulai beroperasi pada 2028.
